Gerakan Mahasiswa

REORIENTASI GERAKAN

MENUJU AKTIFITAS OBYEKTIF

 

M. Nawawi

 

 

 

Paling tidak terdapat dua pola gerakan Islam yang berjalan di Indonesia; yaitu pola gerakan yang bersifat komunal dan asosiasional. Ciri pergerakan yang pertama menggunakan solidaritas mekanis (meminjam istilah Emill Durkheim) untuk menggerakkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Solidaritas semacam ini berakar pada struktur masyarakat agraris / pedesaan, dan biasanya tepusat di sekitar tokoh-tokoh  “harismatik”. Oleh karenanya  solidaritas yang  berkembang bersifat komunal dan biasanya bentuk organisasi yang digunakan bersifat tradisional. Sedangkan ciri pergerakan yang kedua menggunakan silidaritas organis dalam menggerakkan aktivitasnya. Bentuk organisasi yang dikembangkan bersifat modern dan gerakan yang dilakukan bercorak ossosiasional.

Jika pada pola gerakan yang pertama, hubungan antara pemimpin dan pengikutnya bersifat paternalistik, maka pada pola gerakan yang kedua bersifat demokratis. Jika pada pola pertama jaringan gerakan yang terbentuk bersifat komunal tradisional, maka pada pola kedua jaringan gerakannya terbentuk  melalui mekanisme organisasi. Secara organisatoris kedua pola tersebut memiliki konsekuensi logis  yang berbeda. Jika yang pertama tampak mengalami ambivalensi organisatoris, maka yang kedua tampak lebih solid

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai sebuah organisasi kemahasiswaan, sudah pasti secara formal kelembagaan merupakan organisasi modern dan pola gerakan yang dikembangkan pun tentu bersifat assosiasional melalui mekanisme organisasi yang bersifat demokratis, namun secara riil dalam pengendalian dan pengorganisasian aktivitasnya, bisa saja,  menggunakan pola yang bersifat komunal-mekanik. Assumsi ini bisa salah, tetapi jika dilihat perjalanan sejarahnya, maka asumsi ini tidak mustahil terjadi[1]. Oleh karena itu siapa pun yang menjadi aktivis Pergerakan hendaknya selalu mewaspadai kemungkinan pola gerakan tersebut. Hal ini sangat penting , supaya watak kelembagaannya tetap berada dalam sistem yang disepakati, dan  mendorong partisipasi anggota secara lebih luas.

PMII jelas merupakan organisasi kemahasiswaan, tetapi kemana arah dan orientasi yang menjadi titik tekan gerakan-gerakannya. Apakah cenderung ke bidang  politik, kegamaan, sosial dan lainnya?. Demikian pula pendekatan yang digunakan, apakah bersifat struktural atau kultural. Secara teoritik-idealistik mungkin semua segmen dan wilayah tersebut bisa dijadikan bidang garapan. Tetapi dalam tataran praktik perlu ditentukan secara obyektif, mana bidang-bidang yang secara kontekstual dapat dilakukan, baik dari segi managerial, pendanaan, sumberdaya, tempat dan lingkungan di mana PMII itu berada.

Dari perjalanan pengalaman yang dilalui , ternyata banyak sekali kenyataan yang telah berubah. Sekarang kita berada pada suatu era di mana setiap “kekuatan” sedang mencari bentuk dan format gerakannya, terutama dibidang politik. Secara obyektif ummat ini juga telah terbagi-bagi dalam kelas-kelas sosial, dan pada saat yang sama lahir “generasi Islam baru tanpa masjid”[2]. Bahkan lahir pula kelompok-kelompok islam yang sedang mencari identitas karena merasa terasing dengan kehidupan modern. Dalam konteks ini PMII perlu memikirkan Islam sebagai kekuatan sosial.  Melalui perspektif  ini memang harus bertolak dari realitas obyektif, kemudian ke tingkat analitis dan tentu saja memerlukan perangkat konsepsi yang baru. Tetapi dengan bertolak dari realitas obyektif ini para aktivis dapat menentukan, merumuskan  kebijakan dan orientasi gerakan sosial yang efektif.

Dengan memahami kelas-kelas sosial yang ada pada umat, Pergerakan bisa mempersiapkan dan merumuskan kegiatan untuk memfasilitasi mahasiswa mempersiapkan dan meniti masa depannya sesuai dengan kompetensi masing-masing. Demikian pula dengan mamahami secara baik terhadap sebab-sebab dan faktor yang mendorong kelahiran “generasi baru Islam”, maka pergerakan dapat mengantisipasi lebih awal dan melakukan proses edukasi terhadap mahasiswa (anngota) supaya tetap mampu menghadapi modernitas  dan tantangannya dengan baik  sesuai nilai-nilai Islam yang inklusif.  Dari upaya tersebut diharapkan supaya setiap anggota Pergerakan memiliki pengetahuan tentang hakikat pergerakan Islam dan  aktualisasinya dalam masyarakat.

Hakikat pergerakan islam memang berangkat dari semboyan amar ma’ruf nahi mungkar, tetapi harus kongkrit (tidak abstrak dan hanya bersifat seruan moral saja). Dalam praktik bisa dalam bentuk penyelenggarakan pendidikan, atau mengkoordinasikan kegiatan keagamaan semisal pengajian, jama’ah atau santunan-santunan semisal rumah sakit, panti asuhan, beasiswa dll. Kegiatan ini disebut amar ma’ruf. Semua pergerakan Islam mengakui dan tidak ada yang menolaknya. Tetapi ketika berada pada tataran nahi mungkar, yang sering terbayang adalah judi, miras, prostitusi dan semacamnya. Tidak satupun gerakan Islam yang menggugat KKN, penyerobotan tanah, penggusuran kaki lima, kekerasan terhadap perempuan dll. Mengapa hal ini terjadi karena sistem pengetahuan kita hanya menekankan amar ma’ruf nahi mungkar secara moral dan abstrak.  Akibatnya  advokasi terhadap kaum perempuan, para buruh dan orang miskin yang tertindas dianggap bukan menjadi wilayah gerakan Islam. Cara berpikir seperti ini harus diubah (meminjam istilah Kontowojoyo) dari etik idealistik menuju etik profetik.

Aktualisasi Islam dalam kehidupan masyarakat berangkat dari cita-cita “tegaknya hukum Allah di muka bumi”. Namun dalam praktik cita-cita tersebut diaktualisasikan secara berbeda-beda. Ada yang mencitakan istilah Syari’at Islam, Negara Islam, masyarakat Islam dsb. Tetapi istilah–istilah tersebut menjadi momok termasuk di kalangan Islam sendiri, maka dalam pergaulan nasional, istilah-istilah itu agaknya tidak perlu ditonjolkan. Mengapa demikian?, sebab dari kelompok non muslim sebenarnya ada cita-cita negara sekuler / masyarakat sekuler, tetapi mereka tidak menonjolkannya. Jika kedua kelompok tetap memperjuangkan negara Islam  vs negara sekuler, maka sejarah tidak akan bergerak maju. Oleh karena itu kita harus bisa melampaui dengan cara meninggalkan egosentrisme umat menuju obyektifikasi.

Jika upaya melakukan reorientasi gerakan ini berhasil dilaksanakan, dan dengan didukung oleh pola gerakan yang dikendalikan melalui managemen yang yang bersifat asosiasional-demokratis, maka soliditas organisasi akan tempak kepermukaan, sebab hal ini akan menumbuhkan partisipasi kolektif dari para anngota, dan pada gilirannya akan menumbuhkan perasaan ikut memiliki dan bertanggungjawab terhadap pergerakan.

Sampurnan, 2005


[1] PMII lahir dari lingkungan /tradisi NU meskipun pada ahirnya menyatakan diri sebagai organisasi yang indipenden. Pada saat yang sama NU juga melakukan modernisasi organisatoris, tetapi ada kesan ambivalensi, apakah benar-benar menggunakan silodaritas asosiasional, atau tetap mempertahankan ikatan-ikatan dan jaringan komunal.  Basis masa NU dan PMII kurang lebih berasal dari kultur yang sama, terutama yang berada di daerah.

[2] Meminjam istilah Dr. Kontowijoyo. Muslim tanpa Masjid adalah genrasi islam yang memperoleh pendidikan dan pengajaran Islam secara anonim, tidak melalui  proses dan romantika pemdidikan madrasah, pesantren dan masjid, sehingga agak asing dengan dialiktika jamaah masjid. Perluasan istilah ini bisa juga muncul istilah “santri tanpa pesantren”.  Secara formal mungkin ia lulusan pesantren, tetapi tidak memiliki kominment terhadap nilai-nilai pesantren.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s