Wacana Tentang Terminologi Hadits dan Sunnah

Sajian Bahan Kuliah Studi Hadits

Oleh: M. Nawawi

HADITS NABI DAN OTORITASNYA

A. Terminologi Hadits

Secara harfiyah makna hadits berarti baru, lawan dari kata qadim, yang berarti lama. Ia juga bisa bermakna al-qarib, yang artinya dekat dan baru saja terjadi, dan bisa bermakna al-khabar, atau berita1.

Pada mulanya kata hadits banyak digunakan untuk makna cerita, komunikasi dan pesan (berita) secara umum. baik yang bersifat  spiritual maupun yang lain. Ibnu Mas’ud menyatakan  :

إ ن احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد [1]

 

al-Qur’an juga menggunakan kata itu untuk makna yang sama , misalnya terungkap dalam ayat 34 al-Tur :

فليأ تو ا بحد يث مثله إ ن كا نو ا صا د قين

 

kemudian pada akhirnya digunakan secara husus untuk berita, pesan dan cerita yang menyangkut Rasulullah Muhammad saw. Hal ini dilakukan karena diilhami oleh riwayat yang disampaikan Abu Hurairah sebagai berikut:

حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه [2]

 

Secara umum pengertian istilah hadits Nabi adalah penuturan sahabat tentang Rasulullah, baik mengenai perkataan, perbuatan atau taqrirnya, bahkan termasuk sifat sifatnya. [3] Jika penuturan para sahabat itu menggunakan kata-kata yang dipergunakan Nabi, dinamakan riwayat bi al-lafdli. Sedangkan apabila penuturan itu menggunakan redaksi para sahabat sendiri, maka disebut riwayat bi al-makna. Jika yang dituturkan para sahabat itu kata-kata Nabi, maka boleh jadi penuturan itu persis  dengan redaksi yang dipergunakan Nabi , tetapi ada pula penuturan yang menggunakan kalimat atau redaksi  sendiri.  Akan tetapi apabila yang dituturkan para sahabat itu perbuatan, taqrir, kebiasaan dan sifat-sifat Nabi, maka tentu semuanya merupakan periwayatan makna.

Dari pengertian di atas maka termasuk hadits Nabi adalah semua bentuk dan jenis penuturan (periwayatan) sahabat tentang segala aspek yang berhubungan dengan Muhammad Rasulullah, baik tentang hasil-hasil pemikiran (qaul), sikap (af’al dan taqrir) maupun keseluruhan sifat-sifat beliau, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. baik yang berhubungan dengan aktivitas rutual, kemasyarakatan dan kenegaraan maupun aktivitas pribadi Rasul , yang berhubungan dengan keluarga atupun yang berhubungan dengan dirinya sendiri.  Jadi yang dinamakan  hadits Nabi  bukan hanya riwayat tentang bagaimana cara Nabi melakukan shalat, zakat , puasa dan hajji saja, tetapi periwayatan tantang bentuk tubuh dan gambaran fisikal Nabi yang lainnya juga termasuk dinamakan hadits Nabi.

Apakah hadits Nabi sama dengan sunnah Nabi. Secara umum hadits Nabi  dapat dipahami identik dengan sunnah Nabi. Para ahli hadits dan banyak di antara kita menyamakan keduanya. Tetapi penyamaan ini sebenarnya  terjadi akibat perkembangan yang dilalui oleh sunnah dan hadits Nabi. Untuk kepentingan fiqih dan penetapan hukum, para  Ulama Ushul Fiqih membedakannya. Mereka mengartikan sunnah Nabi sebagai segala sesuatu yang datang dari Nabi Saw, selain al-Qur’an, baik berupa ucapan, perbuatan, dan taqrir Nabi yang layak untuk dijadikan dalil hukum syar’I ( memiliki nilai hukum ).[4] Jadi menurut ulama ushul , tidak semua hadits dapat dinyatakan sebagai sunnah Nabi

Pembedaan ini mempunyai arti yang penting , karena pada dasarnya sunnah Nabi itu, di samping diriwayatkan melalui kata (penuturan lisan), juga ada yang diriwayatkan (diwariskan) melalui perbuatan. Maksudnya sahabat mengamalkan langsung perbuatan yang pernah dilakukan Nabi tanpa menjelaskan dengan kata-kata bahwa peraktik itu berasal dari Nabi. Perbuatan ini selanjutnya ditiru oleh para Tabi’in secara langsung tanpa penjelasan verbal. Periwayatan/ pewarisan model demikian pada masa tersebut adalah sangat mungkin karena jarak zaman yang dekat dengan zaman Nabi, namun sesudah berselang lewat dari dua generasi, penuturan model pewarisan langsung (tanpa penjelasan verbal bahwa praktik itu berasal dari Nabi) ini, dihawatirkan mengalami distorsi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka sejak generasi ketiga (generasi Tabi’ tabi’in) terdapat ulama yang menetapkan bahwa setiap amal perbuatan yang dinyatakan sebagai sunnah Nabi, harus didukung oleh penjelasan verbal / riwayat lisan ( hadits ). Maka sejak saat itulah sunnah Nabi yang yang bersifat amaliyah dikaitkan secara ketat dengan hadits Nabi, sehingga pada ahirnya sunnah dianggap identik dengan hadits. Dengan begitu sebenarnya hadits tidak selalu identik dengan sunnah. Namun karena perkembangan zaman, dan dalam rangka menjaga pertanggung jawaban sunnah Nabi maka suatu praktik yang dinyatakan sebagai sunnah Nabi harus didukung dengan periwayatan hadits. Itulah sebabnya maka hadits kemudian menjadi amat penting bagi sunnah Nabi. Siapapun yang ingin mengetahui sunnah Nabi harus terlebih dahulu melalui hadits Nabi.

Tidak bisa dipungkiri bahwa jumhur ulama sering menggunakan kedua istilah (hadits Nabi dan sunnah Nabi) tersebut secara bergantian. Demikian pula antara keduanya dinyatakan memiliki hubungan kontinuitas, namun mempersamakan keduanya secara mutlak adalah merupakan sikap yang kurang tepat. Hadits adalah laporan verbal tentang prilaku dan  pemikiran  Nabi . Sedangkan sunnah Nabi merupakan way of life Nabi secara utuh. Ia merupakan keseluruhan prilaku , akhlaq dan kepribadian Nabi yang menjadi uswah hasanah, yang merupakan hasil pemahaman terhadap pesan Allah, dan teladan beliau dalam melaksanakan pesan suci tersebut.[5] Hadits diketahui melalui penuturan verbal yang ditransmisikan melalui sanad, sedangkan sunnah diketahui selain melalui dokumen hadits  dan biografi Nabi , juga tidak kalah pentingnya melalui kajian sosio-historis dalam konteks mana tindakan dan ucapan Nabi itu hadir. [6]

B. Terminologi Sunnah Nabi

Secara  harfiah sunnah berarti jalan  yang  ditempuh,  praktek   atau  jalan yang  terang.  Lebih  lanjut   juga digunakan  untuk menyatakan praktek normatif atau  prilaku yang mapan.[7] Oleh sebab itu ia bisa bermakna teladan  yang baik atau teladan buruk yang diperlihatkan  oleh  individu  atau kelompok masyarakat.[8] Cara di mana Allah bertindak terhadap generasi  masa lalu dalam al-Qur’an diistilahkan sebagai sunnah Allah[9] Sedangkan sunnah generasi masa lalu merujuk kepada praktek dan adat istiadat atau tradisi mereka.[10]

Kata   sanna,   dalam  hadis  riwayat   Muslim   dari al-Mundzir ibn Jarir di bawah ini:[11]

 

من سن في الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل اجرمن عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيئ و من سن في الاسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب له مثل  وزر من عمل بها ولا ينقص من اوزا رهم شيئ

memberi  petunjuk bahwa makna kata sunnah adalah  membuat teladan, baik bersifat positif atau sebaliknya yang  dapat dijadikan contoh bagi orang lain atau generasi sesudahnya.

Berdasarkan pengertian harfiah di atas, makna  sunnah merupakan sebuah hukum tingkah laku yang ditimbulkan  oleh aksi-aksi  sadar. Oleh sebab itu ia juga merupakan  hukum moral.[12] Itulah sebabnya Dr Muhammad Sulaiman al-Asyqar dalam  buku Af’al al-Rasul memaknai sunnah sebagai  jalan yang ditempuh baik bersifat fisik atau moral (hissi atau maknawi).[13] Dari  pemahaman makna ini  maka sunnah  bisa diartikan sebagai jalan hidup atau way of  life

Secara  umum  sunnah diartikan juga sebagai  lawan  bid’ah (inovasi )[14] Oleh sebab  itu, seorang  bisa  disebut  ahl al-sunnah, apabila ia melakukan praktek yang sesuai dengan apa  yang  dicontohkan Rasulullah  atau  sahabatnya,  baik bersumber pada  nash al-Qur’an atau  lainnya.  Sebaliknya seorang  disebut ahl al-bid’ah, bila ia melakukan  praktek keagamaan yang bertentangan dengan praktek Nabi.[15]

Pemaknaan yang terakhir di atas memberikan  pemahaman bahwa  istilah sunnah mengacu kepada syari’at Islam itu sendiri  yang mencakup hukum-hukum al-Qur’an dan  al-hadis atau hukum-ukum yang diistinbathkan dari keduanya.[16] Jadi ada  sunnah  yang bersumber pada al-Qur’an  dan  ada  yang bersumber dari Nabi saw. Dengan demikian terdapat sunnah ilahiyah (Qur’aniyah) dan sunnah nabawiyah.

Memperhatikan  pemaknaan  tersebut  di  atas,  sunnah (sunnah Rasul) berarti praktek atau tuntunan (jalan hidup) yang  dicontohkan  Nabi  Muhammad, yang memiliki   nilai  normatif.[17] Dalam  literatur Yurisprudensi Islam, pemakaian  kata “sunnah”  bukan  hanya  untuk  sunnah Nabi  saja,   tetapi dipergunakan pula untuk menyebut amal sahabat,[18] baik perbuatan itu mengacu kepada  al-Qur’an dan hadis Nabi  atau  berdasar hasil ijtihad.[19] Hal  ini diperlihatkan  sendiri   oleh pernyataan Nabi:[20]

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوابها وعضواعليها

Di  kalangan para ulama pemaknaan sunnah Nabi  secara terminologis, dimaksudkan sebagai perintah  dan  larangan Nabi  baik  bersifat qauliyah atau fi’liyah yang  secara eksplisit  tidak disebut dalam  al-Qur’an.[21] Hanya  saja mereka memberi penekanan yang beragam. Ulama ahl  al-hadis yang memandang pribadi Nabi  sebagai  uswah   hasanah,   mengartikan  sunnah Nabi sebagai segala yang diriwayatkan tentang Nabi, baik berupa ucapan atau perbuatan, atau perbuatan sahabat yang diakuinya secara diam-diam (taqrir),  dan  sifat-sifat Nabi serta karakter fisiknya[22] Namun  ulama  ushul fiqh,  tidak  memasukkan gambaran fisiknya,  dan   hanya  membatasi  pada  riwayat  tentang Nabi  yang  layak  untuk dijadikan dalil hukum syar’i saja.[23] Sementara bagi  ulama fiqh,  istilah sunnah bermakna nilai  perbuatan  syar’i,  sinonim dengan mandub; yaitu ketentuan agama yang harus diikuti tetapi tidak bersifat wajib atau fardlu.[24]

Definisi  yang terahir di atas muncul belakangan  dan identik dengan pengertian al-hadis.[25] Tokoh yang  disebut-sebut  sebagai  peletak dasar perumusan, yang  menyamakan  al-sunnah dengan  al-hadis adalah  Muhammad bin  Idris al-Syafi’i.  Baginya  sunnah  Nabi  yang  dapat  dijadikan sumber hukum ialah yang datang dalam bentuk hadits,  dan dapat  dipertanggung jawabkan, walaupun  sifatnya habar wahid;[26]

Sementara  itu  terdapat  pendapat  yang   membedakan antara  sunnah Nabi dan hadis Nabi.  Dr.  Taufiq  Shidqi sebagaimana  dikutip  Prof.  Hasbi  al-Shiddiqi misalnya, mendefinisikan sunnah sebagai garis kerja (khiththah)  dan jalan yang diikuti. Maka yang dinamakan sunnah Nabi  ialah jalan  yang  beliau praktekkan terus menerus  dan  diikuti oleh  para  sahabatnya. Sementara hadits menunjuk kepada perkataan  yang diriwayatkan oleh seorang atau dua  orang, serta tidak menjadi pegangan atau amalan umum.[27]

Memang,  tidak  bisa  diingkari  bahwa  jumhur  ulama sering menggunakan kedua   istilah(sunnah dan hadits) tersebut   secara bergantian. Demikian  pula  antara keduanya   terdapat kontinuitas.  Namun mempersamakan keduanya  secara  mutlak adalah  kurang tepat. Hadis adalah laporan verbal tentang prilaku dan pemikiran (ucapan) Nabi. Sedangkan sunnah Nabi adalah way of  life Nabi secara  utuh.  Ia merupakan  keseluruhan  prilaku,  akhlak dan kepribadian  Nabi yang menjadi uswah hasanah, yang  merupakan  hasil pemahaman terhadap pesan  (wahyu) Allah, dan teladan  beliau  dalam melaksanakan  pesan tersebut.[28] Hadis  diketahui  melalui penuturan   verbal yang  ditransmisikan melalui   sanad.  Sedangkan  sunnah diketahui selain dari dokumen hadis  dan biografi  Nabi,[29] juga  tidak  kalah pentingnya  melalui kajian  sosio  historis, dalam konteks mana tindakan  dan ucapan Nabi itu hadir.[30]

Dengan  demikian  sunnah Nabi bukan  sekedar  laporan verbal  tentang Nabi, tetapi ia lebih sebagai  hukum-hukum tingkah  laku yang dideduksi dari laporan tersebut  secara utuh.[31] Maka atas dasar pengertian ini sunnah Nabi  lebih merupakan penunjuk arah dari pada sebagai peraturan  yang memiliki  kandungan khusus secara mutlak. Ia  lebih  tepat dikatakan  sebagai konsep pengayoman, dan oleh karenanya dapat   diinterpretasikan secara dinamis. Hal  ini disimpulkan dari kenyataan bahwa sunnah Nabi itu  memiliki konteks sosio historis, dan dalam prekteknya tidak ada dua buah  kasus  yang benar-benar sama persis  latar belakang situasionalnya.[32]

Bagaimana  hakekat  sunnah  Nabi.  Apakah  seluruhnya bersumber  dari wahyu atau  sebagiannya  merupakan  hasil ijtihad Nabi sendiri. Persoalan ini mengundang  perdebatan di kalangan para ulama. Istilah sunnah Nabi (sunnah Rasul) tidak terdapat dalam al-Qur’an. Tetapi phrase uswah  hasanah yang disebut dalam surat al-Ahzab ayat 2, boleh  jadi merupakan padanan yang terdekat dengan istilah sunnah Nabi. Al-Qur’an juga banyak menyebut   istilah  al-hikmah (kebijaksanaan) beriringan dengan al-Kitab  (al-Qur’an).[33] Menurut al-Syafi’i  kata al-hikmah dalam konteks ini adalah sunnah  Nabi.[34] Mirip dengan  pendapat ini ialah  riwayat dari Ibnu Abbas dan Qatadah bahwa makna alhikmah adalah pemahaman Nabi tentang al-Qur’an.[35]

Dari  pemaknaan  kata  al-hikmah di  atas   lahirlah beberapa  teori tentang hakekat sunnah Nabi.  Ahmad  Syah Waliyullah   al-Dahlawi menjelaskan bahwa apa yang  diriwayatkan dari Nabi itu terdiri dari dua bagian.[36]

Pertama_, berkaitan dengan misi kerasulan. Termasuk  bagian ini  ialah pengetahuan Nabi tentang akhirat dan  keajaiban alam  malakut. Pengetahuan ini sepenuhnya  bersumber  dari wahyu.  Sedangkan pengetahuan Nabi yang berkaiatan dengan aturan  ibadah, muamalah serta hukum kemaslahatan  seperti tentang akhlak dan keutamaan amal, maka sebagiannya ada yang  bersumber  dari wahyu dan sebagian  lagi  berdasar ijtihad Nabi. Hanya saja perlu dicatat bahwa ijtihad Nabi dalam  hal  ini kedudukannya sejajar dengan  wahyu,  sebab Allah selalu  menjaga dan  membimbingnya  dengan  memberi pengetahuan tentang maqashid al-syar’iyah.

Kedua,  berkaitan dengan hal-hal di luar  misi  kerasulan, atas dasar sabda Nabi :[37]

انما انا بشرا ذاامرتكم بشيئ من د ينكم فخذوه وا ذا امرتكم بشيئ من رأ يى فإنما انا بشر

Semua  ini  terjadi  atas  dasar  pendapat  Nabi  sendiri. Termasuk  bagian ini antara lain pengetahuan Nabi  tentang kesehatan,  hasil-hasil  eksperimen  dan perbuatan yang bersumber  dari adat kebiasaan, atau  dimaksudkan  sebagai kemaslahatan temporal  seperti  penyiapan  pasukan  dan keputusan pengadilan.

Secara lebih rinci, Mahmud Saltut mengemukakan  bahwa apa  yang berasal dari Nabi  mempunyai  hubungan  dengan berbagai   kapasitas  dan fungsi yang disandangnya.  Oleh karena  menurut Mahmud Salthut sunnan  Nabi dikategorikan menjadi  dua  macam; yaitu sunnah tasyri’iyah dan  ghairu tasyri’iyah.[38]

Sunnah  tasyri’iyah terdiri terdiri atas tiga  bagian sebagai berikut:

1. Apa  saja  yang berasal dari  Nabi  dalam  kapasitasnya sebagai   Rasul   yang bertugas   menyampaikan   missi  kenabiannya, seperti penjelasan beliau terhadap maksud al-Qur’an,  tentang  hukum  halal  dan  haram,  tentang aqidah.[39] dan ahlak atau hal-hal yang  berkaitan  den­gannya.  Sunnah Nabi yang demikian ini mengikat  secara umum   kepada  setaip  individu  muslim sampai   hari qiyamat[40]

2. Apa  saja  yang berasal dari  Nabi  dalam  kapasitasnya sebagai  pemimpin masyarakat muslim atau kepala  negara (imam), seperti pendistribusian kas negara,  pengiriman pasukan, pembagian rampasan, pengangkatan kepala daerah dan  lain  sebagainya. Sunnah Nabi  semacam  ini  tidak mengikat secara  umum sebelum  memperoleh   legalitas terlebih  dahulu dari kepala negara (imam). Dalam  kon­teks  ini  petunjuik  dan  bimbingan  Nabi disesuaikan dengan  situasi dan kondisi masyarakatnya.  Karena  itu bagi pemimpin yang lain dapat mempelajari  nilai-nilai yang  terkandung didalamnya  untuk  diterapkan  sesuai dengan kondisi masing-masing.[41]

3. Apa  saja  yang  datang dari  Nabi  dalam  kapasitasnya sebagai   hakim   (qadli) yang   memutuskan   perkara  perselisihan dan persengketaan yang terjadi di kalangan umat. Sunnah Nabi yang demikian ini juga tidak mengikat kepada setiap individu muslim secara langsung,  sebelum memperoleh legalitas dari hakim.

Sedangkan sunnah ghairu tasyri’iyah adalah apa  saja yang berasal dari Nabi dalam kapasitasnya sebagai  basyar, meliputi:[42]

1. Perbuatan  Nabi untuk memenuhi kebutuhan dasar  sebagai manusia, seperti makan, minum, tidur dan sebagainya.

2. Pengalaman keseharian Nabi yang berkaitan dengan urusan dunia,  seperti pengetahuan tehnis mengenai  pertanian, perdagangan,  kesehatan dan sebagainya, atau  perbuatan Nabi   yang  bersumber  dari  kebiasaan  pribadi atau    masyarakatnya,  seperti  mode pakaian, cara  makan  dan sebagainya.[43]

Menurut Mahmud Salthut sunnah Nabi dalam  hubungannya dengan kapasitas Nabi sebagai basyar ini tidak  berfungsi sebagai tasyri’ yang mengikat.

Dari  penjelasan  di  atas,  sunnah  Nabi   dibedakan  menjadi :

1. Sunnah   Tasyri’iyah,   yaitu  sunnah   yang   bersifat      penetapan  ajaran, yang mengikat kepada kaum  muslimin. Dalam hal ini terdapat sunnah yang mengikat secara umum kepada setiap individu muslim secara langsung, dan ada yang otoritasnya menunggu legalitas dari kepala  negara (imam) atau hakim (qadli) terlebih dahulu.

2. Sunnah  ghairi  tasri’iyah,  yaitu  sunnah  yang  tidak bersifat  sebagai penetapan ajaran agama yang  mengikat kaum muslimin.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa sunnah  Nabi ada yang bersumber dari kerasulan Muhammad dan ada  sunnah Nabi yang berasal dari basyariyah Muhammad.

C. Konsep Sunnah dan Perkembanganya

Untuk   membahas  konsep  dan   perkembangan   sunnah     dibatasi  sejak jaman Rasulullah sampai  dengan  munculnya al-Syafi’,  seorang  tabi’i’  al-tabi’in yang   dikatakan sebagai  sangat  berjasa  memberikan  rumusan   sistematis tentang sunnah.[44]

Sebagaimana   telah   disinggung   pada    pembahasan  terdahulu  bahwa istilah  sunnah  Nabi,  tidak  ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur’an. Kata sunnah yang dipakai al-Qur’an  tidak ada yang secara khusus menunjuk  ke  arah prilaku  dan aksi-aksi Nabi. Yang ada  hanyalah  perintah-perintah  dan anjuran Tuhan supaya umat mentaati Rasul dan meneladani  tindak  tanduknya.[45] Kata sunnah dan  sunnah Rasul yang  merujuk pada prilaku, pertama-tama digunakan sendiri oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Hal ini bisa  dilihat pada pernyataan Muadz bin Jabal ketika hendak  ditunjuk sebagai  hakim di Yaman. Mu’adz ditanya  tentang  landasan yang  dipakai sebagai rujukan membuat keputusan. Ia menjawab,  pertama akan merujuk kitab Allah,  kemudian  kepada sunnah Rasul.[46]

Dalam  riwayat lain dituturkan bahwa  Nabi  bersabda:  “Aku  tinggalkan kepadamu dua perkara,  kamu  tidak  akan tersesat  selama  kamu berpegang kepada keduanya,  yaitu kitab Allah dan sunnahku“.[47]

Dalam  pada  itu al-Qur’an juga memakai  kata  hikmah (kebijaksanaan) sebagai pedoman    yang    menyertai  al-Qur’an.[48] Oleh  para ulama kata alhikmah ini  ditafsirkan  sebagai  sunnah Nabi dengan alasan  yang  didukung ayat 34 al-Ahzab: “Dan ingatlah apa yang dibacakan kepada­mu  di rumahmu berupa ayat-ayat Allah dan  hikmahnya. Se­sungguhnya  Allah Maha lembut dan Maha Mengetahui”.  Oleh para ulama kata alhikmah dalam ayat ini diyakini  sebagai
sebutan bagi sesuatu yang diajarkan Nabi selain  al-Qur’an yang  bisa  dibaca, dihapal dan dipelajari,  yaitu  sunnah Nabi.[49]

Sesudah  Nabi  wafat,  para  sahabat  juga  melakukan pelestarian dan pemasyarakatan terahadap sunnah Nabi.  Hal ini  bisa  dilihat pada instruksi-instruksi para  khulafa al-Rasyidin.  Dalam  suatu  pidatonya  khalifah  Umar  bin     al-Khatthab  menyatakan: “Ya Allah aku bersaksi  kepada-Mu atas penguasa-pengausa daerah, bahwa saya mengangkat mereka agar  mengajarkan  agama Islam dan  sunnah  Rasul  kepada penduduk“.[50]

Dari  berbagai keterangan di atas, maka  jelas  bahwa konsep  sunnah Nabi telah eksis  sejak  masa  Rasul  dan  sahabatnya.  Gambaran  para  ‘penulis  Barat’ bahwa  konsep sunnah Rasul merupakan hal baru, karena menurut mereka  ia merupakan  praktik  kaum  muslimin  yang  diwariskan  dari sunnah   bangsa Arab pra  Islam,[51] adalah  tidak   bisa   diterima.

Memang tidak dipungkiri bahwa sebagian adat– istiadat Arab  pra Islam tetap berlaku di masa Islam.  Namun  perlu dicatat bahwa pemberlakuan itu terjadi sesudah  memperoleh restu  (taqrir) dari Nabi. Oleh  karena itu, maka ia merupakan bagian  dari sunnahnya.   Dr  Said  Romadlan  memberi  komentar bahwa  diantara kegagalan para  ‘penulis  Barat’  dalam  memahami sunnah  Nabi, ialah karena mereka tidak berhasil  memahami taqrir Nabi sebagai bagian dari legislasi  Rasul.[52] Nabi Muhammad  (Rasulullah) diutus untuk memberi rahmat kepada semesta alam dan menyempurnakan moralitas. Oleh karena itu  ajaran yang dibawa tidak otomatis menolak  adat-istiadat lama. Beberapa tradisi lama yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip  Islam  tetap  berlaku.  Itulah sebabnya mengapa kandungan sunnah Nabi itu sebagiannya juga  memuat tradisi sebelum Islam.[53]

Berulang-ulangnya   perintah  dalam  al-Qur’an   yang menganjurkan supaya umat  mematuhi   serta   menjadikan   prilaku  dan  aksi-aksi Nabi sebagai model ideal,  adalah merupakan petunjuk bahwa konsep sunnah Nabi tidak memiliki ikatan sedikitpun  dengan  sunnah  suku-suku  Arab   pra Islam.[54]

Ketika   Abu  Bakar  didatangi  seorang  nenek   yang bertanya tentang bagian warisannya, ia menyatakan :  “Dalam kitab  Allah  tidak terdapat ketentuan untukmu, demikian pula menurut pengetahuan saya dalam sunnah Nabi. Silahkan kemari  esok lusa,  saya akan  menanyakan  kepada  orang -orang”. Di antara yang menjawab pertanyaan Abu Bakar  ialah al-Mughirah  bin Syu’bah yang didukung oleh Muhammad  bin Maslamah  al-Anshari.  Katanya : “Saya  pernah menghadap Rasulullah,  beliau  menetapkan  seperenam  untuk bagian seorang nenek“. Kemudian  Abu  Bakar  menetapkan  bagian seperenam untuk  nenek yang bertanya tersebut.[55] Dari pernyataan para sahabat tersebut, jelas bahwa  sunnah Nabi merupakan konsep yang  lahir  secara shahih dan operatif sejak awal Islam, serta tetap  berlaku sepanjang masa karena bersumber dari semangat al-Qur’an.

Ketika Rasulullah masih berada di tengah-tengah  umat Islam, dialah yang bertindak sebagai pemutus perkara  yang terjadi  dalam masyarakat. Keputusan itu berdasar  wahyu, atau  kebanyakan mengikuti kebijaksanaannya  sendiri,  dan kadang-kadang melalui musyawarah dengan para sahabat.

Para  sahabat yakin bahwa kebijaksanaan  apapun  yang ditetapkan  Rasul bersumber dari petunjuk Tuhan.[56] Sunnah pada  masa  ini  mengandung kesesuaian antara   tindakan sahabat  dengan tindakan Nabi. Mereka menata prilaku  dan kehidupannya  berdasar al-Qur’an  sebagaimana  dicontohkan Nabi, sebab hanya pada diri Nabi-lah  tercermin  personifikasi  al-Qur’an.  Kesesuaian itu  ditandai  oleh suatu kenyataan  bahwa setiap perbuatan sahabat yang terjadi di luar kesaksian Nabi, selalu dilaporkan kepadanya. Misalnya kasus ijtihad sahabat dalam merespon instruksi Nabi supaya mereka  tidak  melaksanakan shalat  Asar kecuali  setelah  sampai di Bani Quraidlah.[57] Atau kasus Amr  bin Ash  dalam peristiwa dzati al-Salasil.[58]

Dalam  pada  itu praktek masyarakat  dan  penyampaian hadis berjalan seiring. Sungguhpun demikian istilah sunnah sebagaimana  dimaksud  tetap mengacu kepada  praktek  dan teladan  yang dilakukan oleh Rasulullah dalam mengkomuni­kasikan  ajaran dan petunjuk Tuhan kepada  ummat  manusia. Sedangkan hadis adalah laporan verbal para sahabat tentang sunnah  Nabi. Tetapi perlu dicatat bahwa cara  mengetahui sunnah  Nabi  pada saat itu tidak  hanya tergantung  pada hadis. Sebagian besar masyarakat muslim mengetahui  sunnah Nabi dari praktek yang berlangsung.[59]

Setelah Rasulullah wafat kepemimpinan umat digantikan para  khalifah. Masalah  hukum  dan  pengaturan  hubungan kemasyarakatan  berjalan  secara lancar dengan  berpegang kepada al-Qur’an, sunnah Nabi dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dipraktekkan semasa Rasulullah masih hidup.[60]

Para sahabat baik di kota Madinah maupun di kota-kota muslim  lainnya, bukan hanya berfungsi  sebagai  penyampai sunnah  Nabi  tetapi juga sebagai penafsir  dan  sekaligus mempraktekkannya. Hal ini memperluas ruang lingkup sunnah, karena  memberi  tambahan yang  baru  dalam  kandungannya. Sebagai cermin dari prilaku dan kehidupan Nabi,  pendapat dan praktek sahabat tersebut lambat laun dipandang sebagai teladan  oleh generasai berikutnya. Oleh karena itu maka istilah  sunnah bukan hanya mengacu kepada  teladan  Nabi saja, tetapi juga mencakup perbuatan dan pendapat sahabat.[61] Di antara   contohnya  ialah perbuatan khalifah Umar bin Khattab.  Pada  suatu saat ia menjatuhkan hukuman cambuk seratus   kali  kepada  salah  seorang  gubernurnya   yang melakukan kesalahan. Amr bin Ash yang pada saat itu berada di  tempat datang kepadanya dengan mengatakan : “Ya  amir al-mu’minin,  jika engkau memperkenalkan hukuman  seperti ini maka hal ini merupakan suatu hal yang berlebihan,  dan  akan menjadi   “sunnah”  pada masa  yang  akan   datang.[62] Riwayat  ini dengan jelas  memperlihatkan  bahwa prilaku sahabat menjadi terserap ke dalam sunnah.

Walaupun pada masa ini cakupan “sunnah” menyerap sunnah sahabat, tetapi praktek yang berasal  dari  Nabi,  masih tetap  berlangsung  dalam bentuknya yang murni   sampai  berakhirnya   masa  khulafa  al-Rasyidin. Mereka telah   berhasil melindungi  sunnah Nabi  dari  tambahan-tambahan yang tidak serasi.[63] Itulah sebabnya  mengapa  di  masa mereka ini terdapat larangan memperbanyak  riwayat. Mereka berusaha  “menutup  jalan-jalan”  bagi masuknya tambahan-tambahan  yang tidak serasi serta menjaga  jangan  sampai terjadi pemalsuan, dengan menetapkan saksi  atau  sumpah dalam periwayatan.

Setelah   masa  empat  khalifah   pertama   berakhir, kehidupan kenegaraan mulai menyimpang dari tradisi yang murni, yang mencerminkan sunnah Nabi.[64] ْDegradasi teologis juga  mulai  muncul  di  kalangan  kaum muslimin   akibat perselisihan   politik,   maka  kemurnian   sunnah   mulai terancam. Kebebasan periwayatan,[65] dimanfaatkan oleh  para oknum  propagandis untuk  melayani berbagai  kepentingan politik dan perpecahan internal umat Islam. Sementara  itu pemerintahan Bani Umaiyah yang secara umum kurang berminat melindungi kemurnian  dan  kesinambungan  praktek  ideal, telah berhasil mengendalikan otorita kehakiman. Oleh sebab itu maka sistem pembinaan hukum menjadi persoalan pribadi khususnya  di  kalangan konsultan hukum  (mufti).  Dengan demikian kekacauan hukum menjadi sulit untuk dikendalikan.

Akibat  munculnya  berbagai interes,  sebagai  lanjutan logis dari perpecahan umat, maka praktek ideal yang  mapan sudah  tidak  dapat  lagi dipertahankan kelangsungannya. Keadaan  ini  mendorong  munculnya   hadis sebagai  bukti kemurnian  dan kebenaran sunnah yang aktual. Inilah  salah satu landasan yang mendorong khalifah Umar bin Abd al-Aziz untuk menginstruksikan dilakukannya pembukuan  hadis-hadis Nabi.[66]

Tegaknya  pemerintahan Bani Umayah membuka  era  baru dalam perkembangan  sunnah. Pada masa  ini  terdapat  dua aliran besar di bidang pembinaan hukum yaitu aliran  Hijaz dan  Iraq.  Hijaz,  sebagai gudang  dan pewaris terbesar tradisi  sahabat dalam  menyelesaikan  persoalan-persoalan hukum, lebih banyak bersandar kepada bukti-bukti atsar dan nash.  Sedangkan Iraq (yang notabene  hanya  memperoleh warisan tradisi sahabat yang datang ke sana, dengan jumlah yang  amat terbatas) dalam menyelesaikan persoalan  hukum, yang  relatif lebih kompleks dari apa yang ada  di  Hijaz, banyak  bersandar pada penalaran, qiyas, illat  hukum dan . tujuannya.[67] Hal  ini  pada  gilirannya menjadi pemicu timbulnya perbedaan hukum dengan pengikutnya yang memiliki fanatismenya masing-masing.

Berbagai  keputusan yang telah ditetapkan di  masing-masing  wilayah, pada gilirannya mengkristal  dan  menjadi mainstream. Akhirnya dipandang sebagai tradisi yang  harus dipedomani.  Itulah sebabnya  muncul istilah  sunnah yang merujuk  kepada hasil kesepakatan ulama di  suatu  wilayah tertentu.[68] Dengan demikian ruang lingkup sunnah  menjadi semakin  luas, yaitu mencakup ijma’ ulama di suatu  daerah tertentu.

Terdapat catatan yang cukup banyak, bahwa sunnah pada masa  ini kandungannya mencakup kesepakatan  ulama  suatu wilayah.  Ketika  al-Auza’i berpendapat bahwa  kuda  beban (bukan kuda tunggangan) tidak mendapatkan bagian ghanimah, ia merujuk kepada kesepakatan para pemimpin kaum muslimin. Hal  yang  demikian  ini  oleh  al-Auza’i  disebut  dengan   ungkapan  madhlat alsunnah.[69] ْDemikian pula  pendapatnya tentang  hak pembagian seorang yang membawa dua ekor  kuda dalam suatu pertempuran,[70] juga dirujukkan kepada praktek pemimpin  kaum muslimin, yang dinamainya  sebagai  sunnah. Padahal setelah  diteliti,  hal  itu  hanyalah   pendapat   penduduk  kota Syam.[71] Itulah sebabnya Abu  Yusuf  banyak mempersoalkan  para ulama Hijaz yang sering mempergunakan istilah “demikianlah  sunnah di masa lalu”.  Padahal  yang dirujuk sebagai  “sunnah”  itu  hanya  keputusan   seorang   gubernur  wilayah[72] Keadaan demikian  ini  masih  terus berlanjut sampai pada awal masa dinasti Abbasiyah.[73]
Menyadari  adanya  perbedaan antara sunnah  Nabi  dan perkembangan evolusi kandungannya yang demikian luas, maka al-Syafi’i secara terbuka mengkritik praktek-praktek  yang menyebut  istilah “sunnah”, sebagai “bukan sunnah” yang memiliki  otoritas. Ia menyatakan bahwa hasil  kesepakatan yang  tidak terkait erat dengan periwayatan  formal  dari Nabi,   tidak   dapat  dijadikan sebagai sumber yang  otoritatif.[74] Bahkan lebih dari itu ia mempertegas bahwa bentuk  periwayatan  yang dimaksud,  tidak  boleh   berupa  riwayat bil ma’na dan harus tetap mempertahankan keaslian lafad.[75]

Dari  penjelasan  inilah kemudian  digari-bawahi  bahwa sunnah menurut konsep al-Syafi`i tidak bisa lagi disimpulkan dari  praktek  yang aktual, tetapi hanya dari  hadis  yang diriwayatkan secara ekspresif.[76] Hal ini bisa dipahami berhubung praktek umat (seiring dengan kompleksitas  zaman yang dilaluinya melahirkan degradasi moral dan etik)  yang semakin   jauh  dari  zaman Rasul, semakin kehilangan kemiripan dan  sulit  diukur.  Maka  hadis  yang valid (maqbul) merupakan satu-satunya saluran yang tepat  untuk merujuk kepada sunnah ideal (sunnah Nabi). Jadi upaya  al-Syafi’i di atas, merupakan ikhtiar melindungi sunnah Nabi agar sedapat mungkin mendekati kemiripannya sesuai dengan kontek  zaman yang dihadapi. Al-Syafi’i  tampaknya  sangat berkepentingan untuk memisahkan secara tegas antara sunnah Nabi  dengan pendapat pribadi (ra’yu). Maka  suatu hukum yang tidak bisa dibuktikan secara tekstual dan formal dari Nabi (hadis), akan dihargai sebagai   pendapat dan pikiran pribadi.

Dengan  demikian sunnah yang dapat  dijadikan  sumber hukum,  tidaklah setiap bentuk sunnah, tetapi  hanya  yang berasal   langsung  dari  Nabi. Konsekuensinya,   kritik    terhadap sunnah dalam bentuknya sebagai laporan dan cerita generasi  masa  lalu  harus  dilakukan,  guna  mendapatkan sunnah  yang benar-benar berasal dari Nabi.  Inilah  salah satu  alasannya  mengapa  al-Syafi’i dinyatakan  memiliki peran  yang  besar sebagai peletak dasar  penyusunan  ilmu mushthalah hadis.[77]


1Drs. M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadits, (Bandung: Angkasa, 1991), h. 1

[1] Dr. Muhammad Ajjaj al-Khatib, al-Sunnah Qabla al-Tadwin, (Bairut; Dar al-Fikr, 1990) h. 20-21

[2] Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il, Shahih al-Bukhari, ( Bandung: al-Ma’arif, tth. ) juz. I hal..  30

[3] Dr. Muhammad Abd Rauf sebagaimana dikutib Dr. Syuhusi Ismail, menyatakan bahwa hal-hal yang termasuk kategori hadits Nabi adalah sifat-sifat Nabi, perbuatan dan ahlak  Nabi  yang diriwayatakan para sahabat, perbuatan sahabat dihadapan Nabi, sabda Nabi sendiri dan surat-surat beliau yang disampaikan kepada sahabat atau pihak luar. Selanjutnya lihat pada Drs, Syuhudi Ismail , op- cit, h. 3. Bandingkan dengan Dr. al-Yasa Abubakar, MA, Diktat Kuliah Ushul Fiqih, ( Banda Aceh: IAIN al-Raniri, 1993), h. 15

[4] Dr. Nuhammad Ajjaj al-Khatib, op- cit, h. 16

[5] Dr. Nurcholish Madjid, Pergeseran Pengertian Sunnah ke Hadits, Implikasinya dalam Pengembangan Syari’ah, Dalam Budi Munawar Rahman (ed), Kontektualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah ( Jakarta: Paramadina, 1994), h. 208-211

[6] Fadlurrahman Islam, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 67-68

[7]Abi  al-Fadl  Jamaluddin Muhammad  bin  Mukrim  ibn  al-Mandzir,  selanjutnya disebut  Ibn  al-Mandzir, Lisan  al-`Arab (Beirut: Dar al-Shadir, tth.), jilid  XIII,  h.225-226;   Dr. Sulaiman  al-syqar,  Af’al al-Rasl wa Dillatuh  `ala al-Ahkm al-Syaryah,  (Kuwait:  Maktabah al-Manar al-Islamiyah, 1978), jilid I, h. 3.

[8]Muhammad Hasyim Kamali, selanjutnya disebut  Hasyim Kamali, Prinsip-Prinsip  dan Teori Hukum Islam terj.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) h. 55.

[9]QS Al-Ahzab: 62

[10]QS al-Anfal: 38, QS al-Hijr: 13. Selanjutnya  lihat Ahmad   Hasan,  Pintu  Ijtihad  Sebelum Tertutup terj. (Bandung: Pustaka, 1984) h. 76.

[11]Imam  Muslim,  Shah  Muslim, (Bandung:   Dahlan, tth.), jilid II, h. 465-466.

[12] Fazlur   Rahman, Membuka  Pintu  Ijtihad terj.    (Bandung: Pustaka, 1984) h. 3.

[13]Dr. Sulaiman al-Asyqar, loc.cit.

[14]Suatu  praktek  yang  baru  (diadakan)  dan   tidak  memiliki   preseden   pada   praktek yang diteladankan Rasulullah dan sahabat disebut bid’ah. Lihat pada Muhammad Ajjaj  al-Khathib, Al-Sunnah Qabla al-Tadwin (Beirut:  Dar al-Fikr,  1981)  h.  18. Abu Ishak  Ibrahim  al-Lahmi  al-Syatibi,  selanjutnya disebut al-Sytibi, Al-Muwafaqat  fi Ushul al-Ahkam (Beirut: Dar al-Fikr, tth) Juz IV, h. 2.

[15]Al-Syatibi, ibid

[16]Dr.Muhammad Thohir al-Jawabi, Juhud al-Muhadditsin fi  Naqd  Matn al-Hadits  al-Nabawi  al-Syarif (Muassasah  al-Karim bin Abdullah, tth.) h. 64.

[17]Yang dimaksud bernilai normatif ialah praktek yang muncul  dari  aksi-aksi sadar, sehingga memiliki  dimensi moral.

[18] Muhammad Ajjaj al-Khatib, op.cit, h. 18.

[19] Al-Syatib,loc.cit

[20]Muhammad  Ajjaj al-Khathib, op.cit, h.  19.  Lihat pada Sunan Abi Dawud,(Mesir: Mushthaf al-Babi  al-Halabi, 1371 H.), juz II,  h. 506.

[21]Ibnu al-Mandzir, op.citوh. 225. Dalam terminology ushul  fiqh, perintah dan larangan itu ada  yang  bersifat mutlak dan ada yang relatif. Perintah yang bersifat mutlak melahirkan hukum  fardlu atau  wajib.  Sedangkan   yang  bersifat  relatif melahirkan hukum nadb atau hanya sebagi irsyad.   Sebaliknya   larangan   yang bersifat   mutlak  melahirkan  hukum  haram,  sedang yang  bersifat  relatif melahirkan  hukum  makruhTaqririyah Nabi  tidak  disebut dalam  definisi ini,  karena  ia  bisa  dimasukkan  dalam  kategori  qauliyah atau fi’liyah.

[22]Dr.  Mushthafa al-Siba’I, Al-Hadis  sebagai  Sumber Hukum   Serta   Latar   Belakang Historisnya (Bandung: Diponegoro,  1982)  h. 68; Lihat pula Dr.  Muhammad  Ajjaj al-Khathib, op.cit h. 16.

[23]Dr.  Muhammad Thahir al-Jawab,op.cit h. 64.  DR. Ajjaj al-Khathib, _ibid_. Dr. Mushthafa al-Siba’i, ibid .

 

[24]Hasyim   Kamali, op.cit. h.  58.   Lihat   pula  Dr. Muhammad Thahir al-Jawabi, ibid

[25]Dr.  Muhammad Ajjaj al-Khathib, Ushul  al-  Hadits `ulumuh  wa Musthalahuh (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)  h.  19 dan 28. Lihat pula Ahmad Hasan, op.cit. h. 78. Ada  istilah lain yang dipakai sebagai alternatif untuk menyebut  hadis, yaitu  khabar dan atsar. Secara harfiyah  khabar bermakna berita  atau laporan. Sementara atsar bermakana bekas  atau petilasan.  Jumhur ulama memakai istilah hadis, khabar dan atsar secara sinonim. Sementara ulama lainnya memakai atsar hanya  untuk  preseden dari sahabat. Adapun hadis secara harfiyah  bermakana  komunikasi  (QS 39: 23,  QS  68:  44), cerita  historis (QS 6: 68), cerita atau  perbincangan  (QS 66: 3), dan pada saat dipakai sebagai ajactive ia  bermakna baru. Sedangkan  makna teknis  yuristiknya  sama   dengan     pengertian  sunnah di atas. Sebagai bandingan  lihat M.M. Azami, MA, Ph.D.,Metodologi Kritik Hadis (Jakarta: Pustaka Hidayat, 1992) h. 17-19.

[26]Ahmad Hasan, op.cit. h. 46 dan 82, Hasyim  Kamali, op.cit. h. 60. Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Risalah,  ditahqiq oleh  Muhammad Sayyid Kailani (Mesir: Mushthafa  al-Babi al-Halabi, 1969) h. l59-l60; 203-204.

[27]Prof.   Dr.   Hasbi   al-Shiddiqi,  Sejarah   dan    Pengantar Ilmu Hadis (Jakarta: Bulan Bintang, 1980) h. 20. Al-Nadawi  mendefinisikan  hadis sebagai  setiap  kejadian yang disandarkan kepada Nabi, walau hanya terjadi  sekali dan diriwayatkan oleh seorang. Sedangkan sunnah Nabi ialah amal  mutawatir  yang  diriwayatkan  dari  Nabi,  sahabat, tabi’in dan generasi sesudahnya, walau periwayatan verbal­nya  tidak mutawatir. Sunnah adalah  penafsiran  al-Qur’an dalam  bentuk  praktek  dan teladan.  Lihat  Dr.  Muhammad Thihir al-Jawabi, op.cit.  h. 67.

[28]Dr.  Nurcholish  Madjid, Pergeseran  Pengertian  Sunnah ke Hadis, Implikasinya dalam Pengembangan Syari’at. Dalam Budhi Munawar Rahman (ed) ,Kontekstualisasi  Doktrin Islam Dalam   Sejarah, (Jakarta:   Paramadina,   1994)  h. 208-211.

[29]Nabi  sebagai  uswah hasanah sudah  pasti  menjadi perhatian  para  sahabat. Peneladanan  yang  terjadi   di     kalangan  muslim  saat itu tentu saja  tidak  hanya  lewat laporan verbal,  tetapi  juga  melalui  sosialisasi   dan    internalisasi  sunnah yang terserap ke dalam pribadi para sahabat.  Untuk itu kandungan sunnah Nabi  tercermin  pula dalam  prilaku  para  sahabat. Salah  satu  contoh  ialah    jawaban  Hasan  al-Basri kepada khalifah Abdul  Malik  bin Marwan tentang  kebebasan  berkehendak  manusia.   Untuk     mendukung  pendapatnya itu, Hasan al-Basri merujuk  kepada sunnah  Nabi.  Namun ia tidak dapat  mengemukakan  laporan (riwayat) secara verbal. Hal ini merupakan indikator bahwa sunnah  Nabi  itu  tidak seluruhnya  dapat terekam  dalam laporan   verbal.  Pembagian  hadis  ke   dalam   kategori qauliyah,   fi’liyah, taqririyah dan  sifat-sifat   Nabi    merupakan  petunjuk bahwa sunnah Nabi itu ada yang  berupa suatu  keadaan dan kesan. Peneladanan atas  suatu  keadaan lebih mengacu kepada sosialisasi dan internalisasi  nilai. Demikian  pula  hadis taqririyah sangat boleh  jadi  bahwa banyak  tradisi lama yang  dibiarkan  tetap  berlangsung (karena    dianggap   tidak   menyalahi    prinsip-prinsip syari’ah), tidak terekam secara verbal, tetapi  dilestarikan  melalui  internalisasi dalam  pribadi para sahabat. Lihat  Fazlur  Rahman, Islam (Bandung:  Pustaka,  1984)   h. 68-71. Lihat pula Dr. Subhi al-Shalih,`Ulum  al-Hadits wa Musthalahuhu (Beirut: Dar al-`Ilmi li al-Malayin, tth.) h. 3.

[30]Sebagai tafsir al-Qur’an, tentu saja petunjuk  dan keputusan  Nabi tidak lepas dari asbab al-nuzul.  Demikian pula petunjuk dan ketentuan beliau yang ekstra qur’ani biasanya diberikan atas dorongan situasi yang khusus,  dan disampaikan secara  informal  dihadapan sahabat yang kebetulan hadir. Pernyataan-pernyataan dan pesan-pesan Nabi yang formal, seperti di saat berkhutbah  jum’at  dan lain-lain,  biasanya juga berhubungan dengan fenomena  dan situasi  saat itu, baik bersifat keagamaan  atau  politik. Selanjutnya   lihat   Fazlur  Rahman, Islam…,   ibid.,h. 67-68.

[31]Ahmad  Hasan, op.cit.,  h.  78.  Hasyim   Kamali, op.cit., h. 58.

[32]Fazlur Rahman, Membuka, loc.cit., h. 16-17.

[33]Lihat al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 129, an-Nisa ayat  113, Ali Imran ayat 164, al-Ahzab ayat 34,  dan  al-Jum’at  ayat 2. Keterangan semacam ini lebih lanjut  dapat dilihat  pada M.M. Azami, Metodologi  Kritik…, op.cit. h. 25. Hasyim Kamali, op.cit. h. 56.

[34]Al-Syafi’i, op.cit. h. 45. Keterangan yang  sama terdapat  pada  Dr. Mushthafa  al-Syiba’i, op.cit.  h.  73. Jalaluddin  al-Suyuthi, Al-Durru al-Manshur  fi  al-Tafsir al-Ma’tsur, (Beirut:  Dar al-Kutub  al-`Ilmiyah,  tth.)  juz I, h. 225.

[35]Jalaluddin al-Suyuthi, ibid., h. 269.

[36]Al-Syaikh  Ahmad  Syah Waliyullah  bin  Abd  Rahim al-Dahlawi,  selanjutnya disebut al-Dahlawi, Hujjat  Allah al-Balighah,  (Beirut:   Dar    al-Kutub    al-`Ilmiyah, tth.), jilid I,  h. 240-241.

[37]Imam Muslim, op.cit., h.34

[38]Mahmud Saltut, Al-Islam Aqidah wa Syari’ah, (Dar al-Qalam, l966) h. 508-509. Keterangan yang agak mirip juga terdapat dalam Dr. Abd. Mun’im al-Namri, al-Ijtihad, (Dar al-Surur, tth ), h. 42; Demikian pula dalam Muhammad bin Ali al-Syawkani, selanjutnya disebut al-Syawkani,  Irsyad al-Fukhul (Bairut; dar al-Fikr, tth), h. 35-36

[39]Menurut sebagian pendapat, sunnah Nabi yang berse­tatus  ahad,  tentang Aqidah ini  tidak  dimasukkan  dalam kategori sunnah tasyri’iyah, sebab tidak dapat  dipergunakan  sebagai  dasar aqidah. Namun  menurut  sebagian  yang lainnya  bisa  dijadikan  sebagai dasar  aqidah,  jika  ia memenuhi syarat shahih.

[40]Dalam  konteks  ini terdapat  berbagai  kekhususan yang  berkaiatan dengan kapasitas sebagai Nabi atau  Rasul tetapi perbuatan tersebut khusus berlaku bagi Nabi sendiri seperti kawin lebih dari empat orang, dan lain-lain.

[41]Dr.  Quraish Shihab,  Kata pengantar  Studi  Kritis Atas  Hadits  Nabi, karya Muhammad  al-Ghazali,  (Bandung: Mizan, l99l), h. 10

[42]Mahmud Saltut, op-cit., h. 508

[43]Dalam  konteks  ini  al-Syaukani  memberi  catatan bahwa  terdapat beberapa gerakan Nabi yang muncul  sebagai tabiat  manusia, tetapi berhubung sifat gerakan  tersebut konsisten, maka  bisa  jadi  merupakan  perbuatan   yang  mempunyai  nilai syar’i, seperti kebiasaan cara makan  dan minum. Lihat al-Sayukani, loc.cit.

[44]Nama   lengkapnya   adalah  Muhammad   bin   Idris  al-Syafi’i  yang  hidup  pada tahun 150-204  H.  Ia  telah memeberi  rumusan yang sistematis dan tegas  bahwa sunnah yang harus dipegang bukanlah setiap bentuk sunnah,  tetapi hanya    yang   berasal   langsung   dari   Nabi. Lihat   Dr.   Nurcholish   Madjid, Kaki  Langit   Peradaban   Islam (Jakarta: Paramadina, 1997) h. 73-74.

[45]QS al-Ahzab : 2,36; QS al-Nisa : 20, 59, 65; QS al-Nur : 63.

[46]Musnad Imam Ahmad, loc.cit.

[47]Abu   Umar  Yusuf  bin  Abd  al-Barr   al-Qurthubi,    selanjutnya  disebut sebagai Ibn Abd al-Barr, Jami`  Bayan al-`ilmi  wa fadllih,  (Beirut: Dar al-Fikr,  tth.)  jilid II,  h. 221; Bandingkan dengan pidato Nabi pada saat  haji wada’.  Lihat Muhammad  Husain  Haikal, Sejarah Hidup Muhammad (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993) h. 553.

[48]QS al-Baqarah : 129, 151, 231; QS Ali Imran :  164; QS  al-Jum’ah : 2.

[49]Dr. Sulaiman al-Asyqar, op.cit. h. 13.

[50]Abdullah bin Abdurrahman al-Darimi, Sunan  al-Dari­mi, (Damascus: M.A. Dahman, 1349 H.), jilid I,  h. 72.

[51]Ahmad Hasan, op.cit. h. 79.

[52]Dr. Said Ramadlan, Islamic Law its Scope and  Equity, terj. (Jakarta: Media Pratama, 1986) h. 16-17.

[53]Atas dasar  pertimbangan  ini   sebagian   ulama  menjadikan `urf sebagai salah satu dasar legislasi  hukum. Lihat  misalnya pada Muhammad Abd Ghani,   Al-Madkhal  ila Ushul al-Fiqh al-Maliki, (Beirut: Dar Lubnan li al-Tiba`ah wa al-Nasyr, 1981) h. 136-137.

[54]Ahmad Hasan, op.cit. h. 79-80.

[55]Malik  bin  Anas, Al-Muwaththa’, (Beirut:  Dar  al- Fikr, 1989)  h. 322.

[56]Dr.  Nurcholish  Madjid, Kaki  Langit…,  op.cit.    h. 67-68.

[57]Dalam  menghadapi  instruksi  ini,  para   sahabat   berbeda  pendapat. sebagian diantara mereka  melaksanakan shalat  Asar di perjalanan dan sebagian lagi  melaksanakan shalat sebagaimana isi teks instruksi Nabi,  walaupun mereka  sampai  kesana sesudah waktu  Ashar habis.  Namun setelah  peristiwa ini dilaporkan kepada beliau,  ternyata tidak  ada yang disalahkan oleh Nabi. Lihat  Muhammad  bin Isma’il  al-Bukhari, Al-Jami`  al-Shahih,  (Beirut:   Dar   al-Fikr, tth.), jilid II,  h. 19. Kemudian al-Syaikh  Abd Jalil  Isa Abu al-Nasyr, Ijtihad  al-Rasul (Kuwait: Dar  al-Bayan, 1969) h. 179-180.

[58]Suatu malam ketika sedang memimpin pasukan ke dzati al-Salasil, Amr bin Ash bermimpi basah. Menurut ijtihadnya jika  ia  mandi  maka akan  celaka,  karena cuaca  sangat dingin. Lalu ia bertayammum untuk mengimami shalat  Subuh. Peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada Nabi. Maka beliau meminta  konfirmasi kepada Amr bin  Ash  dan  memeperoleh jawaban yang  dilandasi firman Allah surat  al-Nisa:  29. Atas jawaban ini Nabi hanya tersenyum.

[59]Hal ini diindikasikan oleh suatu realitas sedikitnya  hadis mutawatir yang sampai kepada kaum  muslimin  di­banding dengan jumlah hadis ahad, dan dalam pada itu sifat hadis mutawatir yang dominan ialah mutawatir amali.  Lihat  Dr. Wahbah al-Zuhaili, op.cit. h. 452.

[60]Kebiasaan yang dipraktekkan para sahabat (konvensi umat) ini merupakan hasil dari penghayatan mereka terhadap petunjuk  dan kehidupan Nabi yang dilakukan melaui  proses sosialisasi  dan internalisasi , kemudian mewujud  menjadi wawasan  etis yang inheren dalam kepribadian  umat.  Dalam istilah  teknisnya kebiasaan tersebut  dinamakan  sebagai atsar. Lihat  Dr.  Nurcholish  Madjid, Kaki   Langit…. op.cit. h. 69. Ahmad Hasan, op.cit. h. 83.

[61]Abu  Bakar  Muhammad bin Ahmad bin  Abi  Sahl  al-Syarakhsi,  selanjutnya disebut al-Syarakhsi,Ushul  al-Sarakhsi, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993) jilid I, h. 113. Lihat pula al-Syatibi, op.cit, h. 2.

[62]Ibnu Sa’ad, Al-Tabaqat al-Kubra,  (Beirut: Dar al-Shadir, 1985), jilid III, h. 293-294.

[63]Berbagai  tambahan  yang  terjadi  pada  saat  itu seperti  praktek shalat tarawih dengan berjamaah,  status talak  tiga,  dan tambahan hukuman had bagi  peminum arak agaknya   masih dianggap  serasi  dengan   sunnah   Nabi.  Keragaman pendapat   memang  sudah   mulai   nampak di  permukaan,  namun karena stabilitas pembinaan hukum  masih dapat dikendalikan, maka kesimpang-siuran di bidang  hukum tidak  terjadi. Bandingkan dengan Dr. Manna’  al-Qaththan, Al-Tasyri’ wa al-Fiqh fi al-Islam, (Saudi Arabia: Maktabah Wahbah, 1976) h. 108-110.

[64]Tradisi  kehidupan  kenegaraan  sudah  tidak  lagi ditegakkan melalui sistem musyawarah, dan kehidupan istana (para pejabat pemerintah) mulai memasuki pola hidup mewah.

[65]Usaha   pengetatan   sebagaimana   dilakukan pada  periode Khulafa al-Rasyidin, pada masa ini sudah tidak ada lagi.  Sementara itu kran periwayatan dibuka secara lebar memberikan peluang terjadinya pemalsuan hadis.

[66]Ahmad  Hasan, op.cit. h. 85-86. Dr.  Mushthafa  al-Siba’i, op.cit. h. 165-166.

[67]Dr. Nurcholish Madjid, Sejarah Awal Penyususnan dan Pembukuan  Hukum Islam, dalam Budhi Munawar Rahman  (ed), Kontekstualisasi  Doktrin  Islam dalam  Sejarah (Jakarta:Paramadina,  1994) h. 242-243. Dikutip dari Syekh Ali al-Khafifi, Al-Ijtihad  fi  `Ashri al-Tabi’in  wa  Tabi’ihim, (Riyadl:  Jami’at  al-Imam Ibn Sa’ud,  1984)  h.  224-225. Bandingkan dengan   Muhammad  bin   al-Hasan   al-Hajwi, selanjutnya  disebut al-Hajwi, Al-Fikr al-Sami  fi Tarikh al-Fiqh  al-Islami, (Madinah  al-Munawwarah:  Al-Maktabah   al-`Ilmiyah, 1396 H.), juz I, h. 315-316.

[68]Al-Hajawi, ibid. h. 316-317.

[69]Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim al-Anshari, kemudian disebut  Abu Yusuf, Al-Radd  a`al Siyar al-Auza’i (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth)  h. 20-21.

[70]Bagi al-Auza’i dua ekor kuda itu hanya memperoleh dua bagian dan tidak bisa lebih.

[71]Abu Yusuf, Ibid, h. 41 dan 42.

[72]Ibid. h. 11. Lihat pula Malik bin Anas, op.cit.h. 472.

[73] Imam Malik sering menggunakan istilah madlat  al-sunnah atau al-sunnah `indana, untuk merujuk suatu praktek yang  disepakati. Lihat Maik bin Anas, ibid. h. 472,  473, 562.

[74]Al-Syafi’i, op.cit. h. 203-204.

[75]Ibid. h. 160. Ibnu Hajar sebagaimana dikutip oleh Dr.  Quraish Shihab, menyatakan bahwa riwayat bi  al-ma’na mulai  dilarang  sejak meluasnya kitab-kitab  hadits.  Dr. Quraish Shihab, op.cit., h. 78

[76]Fazlur  Rahman, Islam, (Bandung:  Pustaka,  1984)     h. 74.

[77]Dr.  Nurcholish  Madjid, Kaki  Langit…,  op.cit.    h. 74.

Leave a comment

Filed under studi hadits

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s