TEKSTUALITAS DAN KONTEKSTUALITAS

HUKUM ISLAM

Oleh : M. Nawawi

Pendahuluan

Gejala pemahaman tektual, belakangan ini agaknya mulai semarak dan ikut meramaikan wacana pemikiran keagamaan. Pemikiran ini bisa kita saksikan pada pola gerakan pemuda  yang sering disebut sebagai kelompok islam fondamentalis. Pada saat yang hampir bersamaan pemahaman kontektual juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama dikalangan generasi muda islam yang intens terlibat dalam gerakan pemberdayaan masyarakat, dan senantiasa bersinggungan dengan ilmu-ilmu sosial. Kedua model pemahaman ini sebenarnya merupakan kekayaan yang perlu dikembangkan kearah yang  positif, sehingga mampu mendorong tumbuhnya pemikiran keislaman yang dinamis dan sehat.

Saat ini terdapat kesan bahwa penalaran (pemahaman)  tekstual dianggap lebih utama dibanding pemahaman kontekstual, bahkan oleh kelompok tertentu, pemahaman yang pertama dianggap lebih qur’ani dan sunni dibanding pemahaman yang kedua, Pemahaman yang pertama, karena mengambil apa yang tersurat pada  nash, maka terkesan  sebagai penalaran yang langsung kepada al-Qur’an dan Hadits. Sedangkan  pemahaman yang kedua dipandang sebagai penalaran tidak langsung. Oleh karena itu nilainya berada di bawah pemahaman yang pertama.  Benarkah demikian, dan mengapa bisa muncul anggapan seperti ini.

Hukum Islam merupakan term (istilah) yang agak rancu. Suatu saat digunakan  sebagai padanan istilah Syari’at Islam[i], di saat yang lain digunakan sebagai padanan dari  term al-Hukmu al-Syar’iyu[ii] , dan kadang digunakan sebagai padanan dari term al-Fiqhu[iii]. Semula istilah Hukum Islam ini tidak dikenal dalam lektur  fiqhi maupun ushuli . Yang lebih populer adalah istilah al-Hukmu, Hukmullah, al-Hukumu al-Syar’iyu , dan sebagainya.  Kalaupun ditemukan , maka penggunaannya tidak  sesuai dengan  yang dimaksudkan.  Dalam literatur Fikih terdapat istilah al-Hukmi al-Islamiyu, dan nidzam al-Hukmi al-Islami. Namun kedua  istilah tersebut  lazin dugunakan sebagai istilah Pemerintahan Islam dan  sistem Pemerintahan Islam.[iv] . Istilah Hukum Islam agaknya mulai populer pada penghujung  abad 20 M. Ia merupakan trjemahan dari istilah inggris Islamic Law. Apabila kita cermati isinya maka buku-buku tersebut membahas tentang fiqih dan hukum sya’i. Oleh karena itu istilah Hukum islam bisa dipahami sebagai  istilah dari seperangkat  peraturan  tentang perbuatan manusia , baik yang ditetapkan secara tegas oleh nash, maupun yang ditetapkan melalui proses ijtihad , yang mengikat masyarakat muslim guna mewujudkan keadilan.

Demikian pula dengan istilah tekstual dan kontekstual[v] dalam penalaran hukum islam. Kedua istilah ini juga baru populeh belakangan. Namun bila kita lacak kebelakang, kedua istlah tersebut agaknya memiliki akar dan merupakan pengembangan dari pemahaman yang dirintis oleh aliran  al-hadits ( ahl al-Hadits) di satu pihak, dan aliran al-ra’yu.(ahl al-Ra’yi) pada puihak lain. Oleh karena itu penalaran tektual dan kontekstual dibidang hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penalaran tektual adalah suatu pemahaman dibidang hukum yang berpegang kepada teks al-Qur’an maupun Hadits (nash) secara ketat. Artinya dalam pengambilan keputusan hukum , pola pemahaman ini lebih terikat kepada kandungan makna yang tersurat pada nash . Aliran ini, lebih intens menggunakan hadits (riwayat) dalam menetapkan hukum .  dan cenderung menghindari pemakaian ra’yu / ijtihad.[vi] Oleh karena itu tugas ahli fiqih dalam hal ini hanyalah mencari nash-/teks-teks yang relevan. Mereka menolak takwil  (termasuk illat hukum dan penggunaan logika hukum) dan menerima hadits secara harfiyah.. Itulah sebabnya maka hadits yang lemah-pun lebih diutamakan dibanding ra’yu dan qiyas.

Sedangkan penalaran kontektual adalah suatu pemahaman dibidang hukum yang tidak lagi terikat dengan bunyi teks secara ketat, tetapi berusaha menangkap makna hakiki (ruh) dari teks[vii]. Penalaran demikian ini selalu mempertimbangkan berbagai peristiwa yang terkait (konteks yang melingkupi) dengan kemunculan teks yang dimaksud.  Oleh karena itu , maka illat hukum dan maqashid al-syar’I menjadi sangat penting. Pola pemahaman ini lahir atas keyakinan bahwa semua ketentuan  Allah yang diturunkan untuk mengatur perilaku manusia, pasti memiliki alasan logis dan hikmah yang hendak dicapai. Intensitas penggunaan penalaran dan rasio (proses ijtihad) dalam pengambilan keputusan hukum sangat dominan pada aliran ini. Maka dalil qiyas, istihsan dan al-maslahah, menjadi sangat populer.

Melacak Akar Penalaran Tekstual dan Kontekstual

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa penalaran tekstual dan kontekstual ini merupakan pengembangan dari wacana yang dirintis oleh  ahl al-Hadits dan ahl al-Ra’yu, maka kedua penalaran ini sebenarnya tidak  lahir sebagai  pemikiran yang baru sama sekali dan berdiri sendiri. Pada masa sahabat (pasca Rasulullah), keragaman pendapat (sebagai konsekuensi logis dari hasil kilas balik penghayatan, pengamalan dan pengalaman para sahabat bergaul bersama Rasulullah)  telah terjadi di antara mereka. Hal ini bisa dilihat, umpamanya pada keragaman pendapat antara kubu Umar bin Khattab dan Abdurrahman bin Auf dalam masalah pembagian rampasan perang.[viii] Bibit keragaman pendapat ini kemudian tersrebar keberbagai wilayah bersamaan dengan pendelegasian para sahabat untuk bertugas ke luar wilayah Hijaz. Kondisi semacan ini pada gilirannya mendorong lahirnya fikih kewilayahan dengan pola fiqih Hijaz dan fiqih Iraq serta fiqih Syiria. Kemudian akhirnya mengkristal menjadi  pola ahl al-Hadits dan ahl al-Ra’yu.

Keragaman pendapat  di kalangan sahabat berkembang secara alamiyah dan bersahaja, namun kreatif dan enovatif.  Sebagai ummat yang mengalami pergaulan secara langsung dengan Rasulullah, mereka dapat menyerap ajaran Rasul melalui proses internalisasi  nilai. Karena itu mereka mampu merasakan dan menghayati totalitas pesan al-Qur’an melalui keteladanan dan contoh kongkrit yang dibrikan Rasulullah. Dengan bekal kemampuan  tersebut para sahabat senantiasa mampu mengatasi berbagai persoalan hukum  sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Meskipun belum memiliki teori hukum yang sistematis, tetapi menurut  Salim Madzkur , cara ijtihad mereka dapat disimpulkan sebagai berikut : a) menjelaskan dan menafsirkan nash, b)qiyas pada nash  atau pada ijma’, dan ijtihad  dengan ra’yu seperti mashalih al-mursalah dan istihsan.[ix]

Ketika persoalan hukum ini berada di tangan para tabi’in dan pengikutnya , maka dimulailah kegiatan perumusan sistematis terhadap prinsip-prinsip yang telah diwariskan oleh para sahabat. Babak sistematisasi ini ditandai dengan berbagai ciri . Antara lain :

  1. Pengembangan istilah klasifikasi  nilai perbuatan hukum menjadi wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah,[x] dan pengembangan istilah sah, batal, syarat dan rukun.
  2. Mulai muncul dan berkembangnya fiqih individual, yang menggeser fiqih kewilayahan; yaitu Abu Hanifah (w. 150 H), Imam Malik (w. 197 H), Imam Syafi’I (w. 204 H), Imam Ibnu Hambal (w. 241 H) dan para imam lainnya. Produk pemikiran hukum para imam tersebut kem,udian menjadi madzhab hukum.
  3. Telah berhasil dirumuskannya teori dan materi hukum secara sistematis, yang nantinya merupakan warisan sangat berharga bagi generasi berikutnya

Salah satu prestasi generasi ini yang patut kita garis bawahi adalah keberhasilan mereka dalam menyusun metodelogi istimbat hukum. Perkembangan ini menimbulkan kecenderungan baru dalam memahami al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw. yaitu pola pemahaman yang mengacu pada sistematika tertib (urutan) dalil fiqih, Inilah faktor dominan yang mempengaruhi terjadinya polarisasi pemahaman tekstual dan kontekstual.

Para Imam Madzhab telah menyepakati susunan tertib dalil fiqih  dengan tingkatan urutan berikut : al-Qur’an, al-Hadits (al-Sunnah), Ijma’ dan qiyas. Sedangkan dalil yang lain seperti istihsan, maslahan mursalah, dll diperselisihkan di antara mereka.[xi] Memang, di dalam karya al-Syafi’I (misalnya al-Risalah), keempat dalil di atas telah disebut, namun tidak dalam urutan yang kaku.

Melalui pengamatan sekilas , urutan tertib dalil di atas terkesang sangat logis dan sejalan dengan petunjuk al-Qur’an dan hadits (hususnya riwayat yang menggambarkan dialog Nabi dengan sahabat Muadz bin Jabal)[xii], namun apabila kita cermati secara mendalam akan menimbulkan persoalan yang cukup serius. Antara lain sebagai berikut:

Pertama, urutan tertib dalil sebagainama disepakati para ulama di atas akan menimbulkan kesan bahwa penggunaan dalil qiyas (ijtihad) , berada di luar al-Qur”an dan Sunnah Nabi.

Kedua, pemahaman yang bagaimanakah yang dianggap qur’ani dan sunni (sesuai dengan dalil al-Quir’an dan Sunnah Rasul); apakah pemahaman terhadap dzahirunnas (tekstual) itu dianggap lebih qur’ani di banding pemahaman yang kontekstual. Jika kesimpulan ini disepakati , berarti pemahaman dengan menggunakan kaidah lughawiyah (kaidah kebahasaan) nilainya lebih tinggi dari pada pemahaman dengan menggunakan kaidah yang lain. Atau dalam bahasa lain bisa dinyatakan bahwa semua ijtihad yang bertumpu pada kaidah kebahasaan nilainya dianggap lebih tinggi dari pada yang lain. Benarkan demikian ?.

Meninbang Pembagian Dalil

Para ulama sepakat bahwa hak menentukan hukum syar’I merupakan otoritas mutlaq Allah.[xiii] Manusia tidak berhak mencipta berdasar kehendak atau pertimbangan kemanusiaan semata. Tugas manusia secara teknis dalam hal ini hanyalah terbatas pada penafsiran yang berwujud pada a). menerangkan wahyu Allah  supaya bisa dipahami lebih jelas; b). memperluas hukum yang ada sehingga mencakup perbuatan sejenis yang tidak ditemukan aturannya secara eksplisit. Berangkat dari jalan pikiran ini, maka para ulama menganggap al-Qur’an dan Hadits Nabi sebagai dalil (panduan) yang akan menuntun mereka dalam menemukan hukum syar’i.

Dalam wacana Ushul Fiqih, para ulama telah mengembangkan klasifikasi dalil fiqih. Sebagian di antara mereka membagi kedalam kategori dalil naqli dan dalil agli. Dalil nakli meliputi al-Qur’an dan hadits Nabii, sedang dalil akli meliputi qiyas, istihsan dan seterusnya. Sebagian ulama  menamakan  dalil naqli  dengan istilah dalil munsyi’ (dalil panduan yang mencipta) dan dalil selebihnya disebut sebagai dalil mudzhir (dalil yang menyingkap) . Pembedaan istilah tersebut dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa hukum syar’I memang bersumber kepada wahyu dari Allah, sebab dalil mudzhir hanyalah merupakan produk ciptaan manusia untuk memahami wahyu tersebut.

Pemikiran ini sebagaimana telah dikemukakan di depan memiliki implikasi serius, sebab terkesan merendahkan dalil mudzhir, dan menganggapnya sebagai dalil di luar al-qur’an dan sunnah.. Kecenderungan ini telah ditunjukkan secar ekstrim oleh umpamanya Dawud bin Ali al-Dzahiri (w. 270 H) dan Ibnu Hazm (w. 456 H) . Mereka  (dengan pengikutnya) telah menolak menggunakan dalil mudzhir . Aturan Tuhan  – kata mereka – yang tertuang dalam al-Qur’an dan Hadits Nabi telah cukup jelas, dan tidak perlu di otak-atik lagi. Memperluas aturan tersebut berdasar qiyas atau istihsan adalah sesuatu yang mengada-ada, katanya.[xiv]

Benarkah dalil mudzhir lebih rendah dibanding dalil munsyi’ ?. Atau dengan ungkapan sebagaimana di depan “ benarkah pemahaman melalui kaidah kebahasaan (tekstual, harfiyah, dhahirunnas) lebih tinggi nilainya dibanding pemahaman dengan pendekatan lainnya”. Marilah kita diskusikan bersama.

Al-Qur’an dan hadits bukanlah kitab yang semata-mata diturunkan untuk masalah hukum belaka. Ia memiliki jangkauan yang lebih luas sebagai petunjuk kehidupan yang menyeluruh.  Oleh karena itu ia memiliki keunikan  redaksi. Ayat-ayat dan hadits yang dijadikan dalil hukum syar’I haruslah dipilih berdasar keriteria tertentu.  Pemilihan ini menimbulkan klasifikasi; ada ayat hukum dan ayat bukan hukum, demikian pula ada hadits hukum dan hadits non hukum.  Oleh karena itu ada ayat yang disepakati para ulama sebagai ayat hukum, tetapi sebagian lagi terdapat ayat yang tidak disepakatui sebagai ayat hukum.[xv] Demikian pula tetang hadits Nabi. Kaadaan ini menjadi petunjuk bahwa pemilihan ayat tersebut , (atau sebagian ayat tersebut ) ditentukan berdasar ijtihad.

Ayat hukum , biasanya kaya dengan nuansa. Kalaupun ada yang maknanya pasti , tentu jumlahnya tidak banyak. Oleh karena itu mayoritas ayat hukum mengundang banyak tafsir bahkan harus ditafsirkan. Misalnya ada ayat yang menggunakan redaksi, yang mungkin bisa diartikan secara hakiki dan majazi.[xvi] Maka bagaimana memilih makna yang paling tepat, kemudian apa indikatornya.. Bolehkan diartikan keduanya secara bersamaan, atau bergantian. Demikian pula ayat yang memiliki makna ambigu (musytarak) dan seterusnya. Menghadapi persoalan tersebut para ulama telah mengembangkan kaidah lughawiyah (kebahasaan) . Apabila kita teliti, kaidah-kaidah  ini jelas merupakan bagian dari ijtihad.

Berdasar uraian di atas, dapat disimpilkan bahwa penentuan ayat al-Qur’an, (sekurangnya sebagian dari padanya) , apakah merupakan dalil hukum atau tidak, termasuk  upaya memahaminya, hampir selalu melalui ijtihad. Maka sebagai konsekuensi logisnya, hukum syar’I yang disimpilkan-pun bersifat ijtihadiyah. Dengan demikian, maka  hukum syar’I yang berasal dari dalil munsyi’, ada yang bersifat ijtihadiyah. Sama dengan hukum yang disimpulkan melalui penggunaan dalil mudzhir.

Jika kita sepakat dengan kesimpulan  ini, maka antara penalaran tektual dengan penalaran kontekstual itu sebenarnya memiliki derajat yang sama ,  bahkan probabilitasnya pun setara. Lalu mengapa ada kesan bahwa pemahaman tektual itu lebih unggul (tinggi) nilainya. Hal ini agaknya disebabkan oleh adanya penyusunan tertib dalil yang selama ini kita pakai.

Alternatif  Tertib Dalil Fiqih

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tertib dalil sebagaimana tersebut dalam kategori munsyi’ dan mudzhir, atau kategori dalil yang disepakati dan dalil yang tidak disepakati, mengandung kelemahan, karena  menimbulkan pandangan yang tidak adil terhadap sistem penalaran hukm.

Untuk  menyempurnakan tertib dalil ini diusulkan bahwa yang berhak disebut dalil hanyalah  al-Qur’an dan hadits Rasul.  Sedangkan kaidah kebahasaan dan kaidah pemahaman yang bertumbu pada  illat (seperti qiyas , istihsan ) dan sebagainya disebut sebagai pola / model penalaran.

Al-Qur’an dan Hadits Nabi disebut dalil (panduan) , karena hanya kedua hal itulah yang merupakan wahyu . Penafsiran atau dialog dengan wahyu tersebut dilakukan dengan menggunakan salah satu, atau gabungan dari tiga model penalaran[xvii]; yaitu penalaran Bayani (penalaran yang bertumpu pada kaidah lughawiyah)[xviii],  Ta’lili (penalaran yang bertumpu pada  illat hukum)[xix] dan Istishlahi (penalaran yang bertumpu pada kemaslahatan).[xx]

Sampurnan , 26 Nopember 2001


[i]Secara  terminologis, term syari’at  kadang digunakan sebagai padanan  searti dengan Agama, yang meliputi aspek teologi, akhlaq dan hukum.  Tetapi pada saat yang lain kadang digunakan  searti dengan Fiqih, seperti  digunakan dalam bukunya Mahmud Saltut , al-Islam Aqidah wa Syari’at.

[ii] Dalam kajian Ushuliyah lazim dipakai sebagai istilah bagi Kehendah Tuhan  (khithab Allah) yang berkaitan dengan prilaku subyek hukum (mukallaf) , berupa perintah, laranghan dan pilihan. Oleh karena itu  mencakup keseluruhan teks (nash)  al-Qur’an dan Hadits  yang berkaitan dengan perbuatan mukallah.

[iii] Ushuliyun memahami  sebagai hukum Sya’I  yang terkait dengan perbuatan subyek hukum  (mukallaf) , yang praktis, yang ditetapkan melalui  ijtihad. Lihat pada Sya’ban Muhammad Isma’il, Al-Tasyri’ al-Islami, ( Kairo: Maktabah al-Nahdlah, 1985 ) , h. 12

[iv] Lihat buku yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Musa tentang pemerintahan Islam yang diberi judul Nidzamu  al-Hukmi al-Islami.

[v] Istilah  lain yang sepadan adalah  pemahaman skripturalis dan leteral

[vi] Bandingkan dengan Mana’ Qatthan, Al-Tasyri’ wa al-Fiqh fi al-Islam, (Saudi Arabia: Maktabah Wahbah, 1976) h. 165-169. Lihat pula pada Dr. Faruq Abu Zaid, Huikum Islam , Antara Tradisionalis dan Modernis (terj.) (Jakarta: P3 M, 1986) h. 8

[vii] Lihat Jalaluddin Rahmat pada Budhi Munawar Rahman (editor), Kontektualisasi Dokrin Islam Dalam Sejarah, (Jakarta : Paramadina, 1994), h. 286. Bandingkan dengan Dr. Faruq Abu Zaid, Ibid.. Lihat pula pada Dr. Afif Muhammad, Islam Madzhab Masa Depan, ( Bandung: Pustaka Hidayat, 1998) , h. 125

[viii] Atas dasar surat  al-Anfal 41 dan praktik yang telah dilakukan Rasulullah, perajurit yang ikut berperang  mestinya memperoleh bagian rampasan sebesar  4/5 bagian. Namun ketika pasukan Islam berhasil menaklukkan  tanah Sawad di Irak, Umar bin Khatthab (sebagai Khalifah)  membuat kebijakan  yang berbeda dengan apa yang  pernah dilakukan Rasulullah. Tanah rampsan tersebut tetap dibiarkan menjadi garapan para penduduk Irak dengan membayat pajak kepada Negara. Kebijakan Umar ini ditetentang antara lain oleh Abdurrrahman bin Auf dan Bilal Bin Rabah. Selanjutnya lihat Dr. Amiur Nuruddin, Ijtihad Umar bih Khattab, Studi Perubahan Hukum Dalam Islam, (Jakarta : Rajawali Pers, 1987),  h. 154- 165

[ix] Dr. Musa Towana, Al-Ijtihad wa Mada Hajatuna Ilahi Fi Hadza al-Asr ( Kairo: Dar al-Kutub al_haditsah, tth) h. 39-40

[x] Pada masa sebelumnya ,  hanya dikenal istilah halal dan haram, yang mengacu pada istilah al-Qur’an. Lihat misalnya  al-Baqarah 173 dan 275

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله    –    …….وأحل الله البيع وحرم الربا ……

Istilah  tersebut kemudian dikem,bangkan oleh al-Awza’I (w. 157 H) menjadi La ba’sa bih, halal, haram dan makruh. Kemudian dikembangkan oleh Abu Hanifah menjadi Fardlu, wajib, sunnah, dan mustahab. Imam Malik mengembangkan menjadi  Wajib, haram, makruh, mandub dan mubah. Imam Syafi’I  mengembangkan menjadi Wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah (ahkam al-Khamsah). Selanjutnya lihat pada  Dr. Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, (Bandung : Pustaka, 1994) hal. 29-35

[xi] Lihat misalnya pada  Prof. Dr. Mukhtar Yahya, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam, (Bandung : al-Ma’arif, 1986) h. 28 dan 100

[xii] Hadits Muadz bin Jabal menyebutkan bahwa pertama harus menyelesaikan perkara berdasar al-Qur’an. Bila tidak ditemukan , maka merujuk kepada al-Sunnah, dan jika tidak ditemukan pada keduanya, barulah diijinkan menggunakan ijtihah.

[xiii] Lihat misalnya pada surat Yusuf : 12   إن الحكم إلا لله

[xiv] Uraian luas tentang pendapat ini bisa dilihat umpamanya pada  Ibnu Hazm, Ibthal al-Qiyas Wa al-Ra’yi wa al-Istihsani wa al-Ta’lil, (Demaskus : Jami’ah Damsyiq, 1960). Jika kita teliti’, sebenrnya penalaran mereka ini tidaklah sepi  sama sekali  dengan penggunaan  logika. Ibnu Hazm , misalnya ternyata masih menggunakan  qiyas. Salah satu contohnya  adalah keputusan  Ibnu Hazm tentang wanita  yang menuduh laki-laki baik  melakukan zina tampa bukti/ saksi 4 orang.  Menurut Ibnu Hazm Wanita ini harus dihukum dera sebanyak 80 kali. Padahal yang ada dalam al-Qur’an adalah  mengenai laki-laki menuduh zina (sebagaimana disebut dalam surat al-Nur 4. ).  Hal ini merupakan bukti bahwa mereka juga menggunakan logika. Selanjutnya lihat pada  Ibnu Hazm,  al-Muhalla, (Bairut : Dar al-Fikr, 1970), jilid VIII, h. 269-271.

[xv] Salah satu contoh  ketidak sepakatan tersebut,  bisa kita bandingkan pendapat para ulama tentang ayat hukum yang ada dalam surat al-Baqarah .  Menurut al-Jasshas terdapat 140 ayat, sedang menurut  Ibnu al-Arabi terdapat 86 ayat, dan menurut Ali Al-Sabuni terdapat 61 ayat.  Menurut  al-Jasshas, ayat 9 al-Baqarah merupakan ayat hukum, tetapi menurut Ibnu Arabi dan  al-Sabuni, ayat 9 itu bukan ayaty hukum.  Demikian pula ayat ke 23 dan 24.  Sebaliknya ayat ke 107 dan 108 al-Baqarah menurut al-Sabuni sebagai ayat hukum, tapi bagi  al-Jasshas dan Ibnu al-Arabi, bukan sebagai ayat hukum.

ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير(107)أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل(108)

 

[xvi] contohnya  antara lain pada surat al-Nisa’ : 43 . Kata lamasa bisa diartikan menyentuh dan atau bersetubuh     وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

[xvii] Tiga model penalaran ini secara lebih detail bisa dilihat pada  Dr. Al-Yasa Abubakar, Beberapa Teori Penalaran Fiqih dan Penerapannya, dalam  Dr. Juhaya S. Praja (Pengantar editor), Hukum Islam Di Indonesia, Pemikiran dan Praktik, (Bandung :Remaja Rosdakarya, 1991) hal. 173- 186

[xviii] Kedalam pola penalaran bayani , adalah semua penafsiran berdasar kaidah kebahasaan, misanya  penentuan lafadz “Am, Khas, Muthlaq, Muqayyad, Musytarak, Majaz , Hakiki, Muhkam , Mutasyabih dan sebagainya.

[xix] penalaran  Ta’lili adalah semua kegiatan penafsiran  hukum yang didasri dengan pertimbangan illat hukum. Illat adalah  suatu kaadaan/ sifat yang diyakini menjadi  tambatan dari sutu hukum  syar’i.  Illat hukum ini dibagi menjadi tiga bagian; a) illat tasyri’I , yaitu suatu illat yang digunakan untuk mengetahui  apakah suatu ketentuan hukum  dapat terus berlaku, atau sudah sepantasnya berubah, karena illat yang mendasari telah berubah.  Perubahan hukum tersebut bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, pemahaman  tentang illat hukum itu sendiri telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan pemahaman. Contohnya seperti illat zakat. Kedua, pemahaman terhadap illat itu tidak berubah, tetapi tujuan penerapan hukum  tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan  yang diharapkan. b) illat qiyasi, adalah illat yang dipergunakan untuk mengetahui apakah sutu hukum yang ditetapkan nash itu dapat diberlakukan pada kasus lain. c)  qiyas istihsani adalah illat husus yang digunakan untuk mengetahui apakah perluasan hukun dari sutu nash itu , tetap diberlakukan pada kasus lain atau dikecualikan. Dalam istilah lain qiyas yang terahir ini dinamakan  qiyas khafi.

[xx] Penalaran istislahi ; adalah  segala kegiatan pengambilah keputusan hukum , yang didasari atas pertimbangan kemaslahatan, karena tidak ada nash yang bisa digunakan secara spesefik.  Dalam kegiatan ini ayat-ayat yang mengandung kemaslahatan  digabungkan satu dengan lainnya , kemudian dijadikan sebagai patokan umum untuk menyelesaikan kasus-kasus. Misalnya aturan kegiatan lalu-lintas jalan raya dan sebagainya.

Leave a comment

Filed under hukum islam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s